8 Fakta BPJS Kesehatan yang Harus Diketahui

Fakta BPJS Kesehatan – BPJS atau singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan merupakan lembaga nasional yang menjamin kesehatan masyarakat Indonesia.

Lika-liku perjalanan lembaga penjamin ini sudah melayani jutaan masyarakat kita secara nsional, dari berbagai lapisan masyarakat, baik itu masyarakat kelas bawah sampai masyarakat kelas atas.

 

Lembaga jaminan sosial nasional ini sendiri sudah beroperasi berdasarkan UU yang berlaku, yaitu UU No 40/ 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional dan UU no 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Memang, dengan bergantinya pemerintahan maka kebijakan yang berlaku biasanya cenderung akan berubah, mengikuti alus poka pikir dan visi misi pemerintahan tersebut.

Sebenarnya, kehadiran BPJS Kesehatan ini sangat membantu masyarkat kelas menengah bawah, pasalnya, biaya untuk berobat masih dirasa sangat tinggi oleh masyarakat kelas menengah bawah. 

Dengan hadirnya fasilitas BPJS Kesehatan menjadi angin segar tersendiri bagi masyarakat kelas menengah bawah. Kini mereka tidak perlu lagi merasa khawatir untuk ditolak rumah sakit hanya karena tidak mempunyai uang.

Negara menjamin masyarakat untuk mendapatkan akses ke fasilitas kesehatan minimum dan ditengah mahalnya biaya pengobatan, BPJS kesehatan jadi solusi alternatif.

Fakta BPJS Kesehatan
Fakta BPJS Kesehatan

Fakta BPJS Kesehatan

Berikut ini beberapa info seputar fakta BPJS Kesehatan yang menarik untuk kita ketahui:

1. Tidak Ada Diskriminasi

Fakta yang pertama adalah bahwa setiap peserta BPJS Kesehatan tidak akan mendapatkan diskriminasi dari pihak BPJS. Setiap orang akan mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun ternyata di lapangan ada banyak kasus peserta BPJS mendapatkan perlakukan yang berbeda, hal ini dikarenakan tidak semua pihak rumah sakit mengetahui regulasi yang berlaku.

Maka dari itu, sebagai peserta pemegang kartu BPJS kita harus jeli dan mengetahui informasi mengenai hak dan kewajiban dari peserta BPJS itu sendiri.

 

2. Membayar Iuran atau Ditanggung Pemerintah

Nah, disini ada 2 jenis pemegang kartu BPJS, yaitu pembayar premi dan penerima premi dari pembayar BPJS Kesehatan lainnya.

Jadi untuk golongan tidak mampu akan mendapat fasilitas berupa kartu BPJS Kesehatan gratis (kelas 3) atau keanggotaan ini disebut PBI atau Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

Jadi pihak PBI tidak perlu membayar iuran bulanan yang harus dibayar ke bank. 

3. Khusus untuk Pegawai 

Anda pegawai negeri sipil, TNI/Polri atau pekerja BUMN dll? Nah berikut ini ada beberapa kebijakan yang sebaiknya anda ketahui mengenai jenis iuran BPJS Kesehatan berdasarkan sektor anda berada:

  1. Untuk sektor pertama adalah pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pejabat negara dan pegawai pemerintah non pegawai membayar 5 persen dari total gaji, dimana 3 persen akan dibayar oleh pemberi kerja sementara peserta akan melunasi sisa 2 persennya.
  2. Untuk sektor yang kedua ini adalah pegawai perusahaan milik negara (BUMN,BUMD) dan perusahaan swasta membayar 5 persen dari total gaji dengan ketentuan 4 persen dibayar oleh pemberi kerja dan 1 persen akan dibayar oleh pegawainya.
  3. Selain pegawai, ada sektor veteran, Perintis Kemerdekaan, janda, duda atau yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan iurannya 5 persen dari 45 persen gaji pokok PNS golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun dibayar oleh pemerintah.
  4. Iuran untuk peserta pekerja bukan penerima upah, atau peserta bukan pekerja adalah berdasarkan kesanggupan dan keinginan si peserta itu itu. Iurannya bisa dibilang sangat murah dan berdasarkan ruang perawatan yang diinginkan.
  • Ruang Perawatan Kelas I, iurannya Rp 59.500/ bulan/orang
  • Ruang Perawatan Kelas II, iurannya Rp 42.500/bulan/orang
  • Ruang Perawatan Kelas III, iurannya Rp 25.500/bulan/orang

Berdsarakan iuran di atas memang perawatan kelas 1 akan mendapatkan fasilitas yang lebih baik ketimbang fasilitas kelas 3 atau 2.

Namun, tentu saja semua pasien BPJS Kesehatan tetap berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dari rumah sakit, termasuk juga akses terhadap obat-obatan.

4. Birokrasi dan Prosesnya Panjang

Tidak hanya di BPJS Kesehatan saja. Untuk urusan birokrasi memang hampir di semua instansi kita mendapatkan proses birokrasi yang panjang dan berbelit. Namun tentu saja semakin hari proses ini terus diperbaiki untuk mempermudah urusan.

Untuk BPJS Kesehatan sendiri, ada sistem berjenjang untuk pengurusan BPJS Kesehatan. Anda harus mendatangi terlebih dahulu fasilitas kesehatan tingkat pertama (faskes I) yaitu puskesmas, dokter keluarga, dan klinik sebelum akhirnya dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar untuk mendapatkan rawatan yang lebih intensif.

Nah, ini yang jarnag diketahui oleh masyarakat kita. Karena memang seperti inilah prosedurnya. Tidak semua penyakit harus ditangani oleh rumah sakit besar, karena tidak jarang juga Puskesmas mampu menanganinya.

Maka dari itu, sebaiknya kunjungi terlebih dahulu Puskesmas, kalau sekiranya Puskesmas merasa tidak sanggup barulah kita akan mendapat rujukan menuju RSUD atau rumah sakit yang memiliki fasilitas yang lebih lengkap.

 

Pasien BPJS Kesehatan juga harus membawa serta surat rujukan, fotokopi kartu BPJS, kartu keluarga, fotokopi KTP dan lain-lain. Belum lagi Anda harus mengantri hingga berjam-jam untuk mendapatkan layanan kesehatan.

Catatan Penting:

Pada kondisi tertentu yang dianggap darurat maka sistem rujukan berjenjang ini sering dinafikan karena nyawa pasien lebih penting, misal pasien kecelakaan parah.

5. Biaya Berobat Bisa Langsung Diprediksi

Untuk fakta BPJS Kesehatan berikutnya adalah, BPJS Kesehatan sudah mematok biaya pengobatan terlebih dahulu berdasarkan sistem paket tarif yang disebut INA CBGS, bahkan sebelum pasien menjalani perawatan.

Nah, misalnya Anda menderita penyakit tipus dan harus rawat inap. Maka INA CBGS sudah menghitung layanan dan pengobatan apa saja hingga Anda sembuh. Biaya ini nantinya akan diklaim oleh rumah sakit ke BPJS. Masalahnya, terkadang biaya yang dikeluarkan rumah sakit sering lebih besar dari sistem paket tarif itu. Sehingga rumah sakit malah merugi.

6. Vonis Dokter Penentu Tindakan Pengobatan

Fakta BPJS Kesehatan selanjutnya adalah bahwa pihak BPJS akan membayar perawatan pasien berdasarkan keputusan dokter tentang tindakan medis yang harus dilakukan.

Sebagai contoh saja untuk kasus melahirkan, nah yang memutuskan apakah akan dioperasi caesar atau tidak adalah dokter. Seandainya sang ibu ingin melahirkan melalui operasi caesar sementara dokter menganggap melahirkan normal bisa dilakukan, maka BPJS akan membayar sejumlah biaya kelahiran normal, sementara keluarga harus membayar uang untuk operasi.

Untuk itu, komunikasi dengan dokter menjadi kunci utama untuk pelayanan kesehatan yang akan didapatkan.

7. Tidak Semuanya Gratis

Meskipun kita meemang kartu BPJS Kesehatan, namun faktanya tidak semua fasilitas kesehatan bisa kita dapatkan secara gratis, ada biaya tambahan yang mesti kita keluarkan seperti:

  1. Jenis obat yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan
  2. Upgrade ruang perawatan. Misalnya Anda terdaftar untuk pasien kelas II, tetapi terpaksa dirawat di kelas I. Nah, Anda wajib membayar selisih biaya ruang perawatan.

8. Tingkat Kepuasaan Masyarakat sekitar 39%

 

Dari Alodokter diketahui ternyata kepuasan peserta BPJS Kesehatan tidak lebih dari 39%. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sendiri menerima keluahan terkait BPJS Kesehatan ini mengenai kesulitan prosedur, pengobatan yang tidak tuntas, pelayanan dokter yang tidak maksimal, antrian yang panjang pada unit gawat darurat, serta tidak dibayarkan fasilitas laboratorium.

Demikianlah fakta BPJS Kesehatan yang harus anda ketahui. Semoga bermanfaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *